Gorontalo, INFO_PAS, Rabu (9/8) – Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo (Bapas Gorontalo) Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara daring melalui zoom di Aula Bapas Gorontalo. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.
Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, S.H. menyampaikan bahwa sejak kemerdekaan KUHP warisan kolonial belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif.
Melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim pembentukannya, serta telah melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang ahlinya, UU KUHP tetap dibentuk berlandaskan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.
Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dhika Ke-78 ini diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 09:00 Wita, dan menghadirkan 4 orang narasumber sebagai pembicara. Kegiatan sosialisasi ini juga disiarkan dan bisa ditonton langsung pada kanal Youtube djpp.kemenkumham.