Gorontalo – (13/02) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.
Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam pertemuan pada kegiatan The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia beberapa waktu lalu.
Diakhir pertemuan pada Jumat (10/02), Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan saran dan pernyataan pada sesi rekomendasi kemajuan dan komitmen yaitu rekomendasi Acknowledge, Act, Advance (AAA).
Yasonna menekankan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha, juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi AAA.
Rekomendasi AAA sendiri, Indonesia telah mengimplementasikan 2 (dua) poin utama, yakni :
Pertama, pemberlakuan kerangka hukum untuk mendukung transparansi rantai pasok, perekrutan etis dan perlindungan tenaga kerja serta menyempurnakan kerangka kerja.
Kedua, penerbitan buku saku dan pembuatan film pendek untuk menyebarluaskan informasi tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
Sementara itu pada sesi Future Collaboration, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan 2 (dua) usulan, yaitu:
Pertama, meningkatkan kerja sama pemanfaatan teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia dan mempromosikan rantai pasok yang etis, pengembangan alat bantu dan pedoman praktis menjadi langkah strategis.
Kedua, melakukan penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik sector bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.
Sedangkan pada sesi Plenary II tentang Teknologi, Menkumham Yasonna Laoly menyarankan 4 langkah yaitu Pertama, penguatan kerja sama penguatan hukum; Kedua, mengintensifkan kerja sama pengawasan perbatasan; Ketiga, memperkuat pemanfaatan platform teknologi; dan Keempat, melakukan penelitian, Menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.
Pada sesi Plenary II tentang Bali Proses yang berfokus masa depan, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan 3 (tiga) usulan, yaitu Pertama, memperkuat kerja sama penegakan hukum dan manajemen pengawasan perbatasan;
Kedua, menghidupkan kembali mekanisme yang ada melalui pokja-secara inklusif dan kreatif;
Ketiga, merancang kerja sama praktis atau teknis yang ditergetkan untuk mendukung anggota Bali Process, termasuk melalui kesepakatan bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi.
Setelah pertemuan tersebut Menkumham Yasonna Laoly melakukan pertemuan dengan Dubes RI utk Australia Siswo Pramono serta komunitas masyarakat Indonesia di Australia.
Pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Dubes Australia utk Indonesia, 16 Monaro Crescent, Red Hill ACT 2603.
Menkumham Yasonna Laoly didampingi Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard S.P. Silitonga, dan Dirjen Imigrasi Silmy Karim serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkumham Yasonna Laoly memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan berbagai produk hukum yang mendukungnya seperti KUHP, UU Cipta Kerja dan lain sebagainya, serta berbagai terobosan kreatif pelayanan publik Kemenkumham meliputi pelayanan Keimigrasian, AHU, dan KI