Gorontalo, INFO_PAS (27/9) - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah mengambil langkah-langkah tegas dalam memperkuat integritas dan komitmen untuk pelayanan publik yang adil. Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Gorontalo, dilaksanakan Penguatan Organisasi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Heni Susila Wardoyo.
Diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo secara daring dan luring, Kabapas Gorontalo, RM Dwi Arnanto, Kaur TU, Hartono Kalaka, Kasubsi BKD, Mohamad Ahmad, Kasubsi BKA, Jamaludin S Baderung serta JFU ikuti secara langsung kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan ZI di UPT serta sosialisasi standar operasional prosedur penelitian anggaran.
Penguatan integritas, yang menjadi fokus utama kegiatan kali ini, merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan proses dilakukan dengan kejujuran, etika, dan transparansi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas telah diimplementasikan secara ketat. Hal ini memungkinkan identifikasi dan perbaikan proaktif terhadap masalah dan ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Sosialisasi SOP penyusunan anggaran juga menjadi langkah penting dalam mengarahkan setiap anggota organisasi untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya SOP yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa anggaran disusun dengan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tepat waktu.
Pimpinan organisasi juga memainkan peran kunci dalam memperkuat budaya integritas. Mereka menjadi contoh yang baik, menjadi duta integritas, dan memotivasi pegawai lain untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas.
“Duta integritas sebagai booster untuk meciptakan budaya integritas di Satker yang juga digunakan sebagai percepatan implementasi integritas pegawai dan integritas organisasi dengan memanfaatkan peran pimpinan unit kerja sebagai role model, agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai”. tutur Kakanwil saat memberikan penguatan.
“Peningkatan layanan publik harus dilakukan dengan ketulusan dan samarata, tanpa tebang pilih. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan berkualitas.” tambah Kakanwil
Dengan langkah-langkah penguatan integritas ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menegaskan komitmen mereka untuk melayani masyarakat dengan baik, adil, dan berintegritas. Organisasi ini berharap bahwa upaya ini akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, etis, dan efisien, dan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo.
Kemenkumham Gorontalo
Heni Susila Wardoyo