Gorontalo, INFO_PAS, Rabu (30/8) – Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo (Bapas Gorontalo) telah mengambil bagian dalam kegiatan berharga, yakni Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diseminasi Petunjuk Teknis terkait Litmas Sidang Pengadilan atas Anak yang Terlibat Kasus Terorisme. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dukungan kokoh dari Yayasan Prasasti Perdamaian.
Dalam upaya untuk lebih memperdalam pemahaman dan pelaksanaan tugas dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak terorisme, Bapas Gorontalo mengambil bagian dalam kegiatan Bimtek dan Diseminasi Petunjuk Teknis. Acara tersebut diselenggarakan secara hibrid, di mana para peserta dari wilayah Jabodetabek dan Serang hadir secara fisik di lokasi acara di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sementara peserta dari luar wilayah tersebut mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom.
Dalam rangkaian kegiatan ini, pemateri utama menguraikan isi dari Petunjuk Teknis terkait Litmas Sidang Pengadilan terhadap Anak dalam Kasus Terorisme. Terdapat penekanan bahwa dalam petunjuk ini, tidak terdapat format litmas khusus, namun tetap mengacu pada Pedoman Standar Litmas yang telah ada. Petunjuk Teknis ini dirancang dengan tujuan memberikan panduan praktis bagi PK agar dapat dengan mudah mengumpulkan informasi yang valid dan reliabel.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses Litmas (Laporan Informasi dan Tanggapan Masyarakat) dan memungkinkan PK memberikan rekomendasi yang tepat kepada hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Pada akhir kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan terkait Petunjuk Teknis yang telah disampaikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa panduan yang disusun dapat ditingkatkan lagi seiring dengan pengalaman praktis para PK.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan PK di Bapas Gorontalo akan semakin terlatih dalam menghadapi dan memberikan kontribusi yang berharga dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak terorisme. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Yayasan Prasasti Perdamaian telah menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan anak di Indonesia dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dalam setiap proses hukum.
Kemenkumham Gorontalo
Heni Susila Wardoyo