Gorontalo, INFO_PAS, Senin (23/10) - Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo (Bapas Gorontalo) menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang menyoroti penguatan tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
Kegiatan ini diadakan di Aula Bapas Gorontalo, dan dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, Bagus Kurniawan. Kadivpas dalam sambutannya menekankan pentingnya ketelitian dalam penggunaan SDP, terutama di lapas, rutan, dan lpka.
Bagus Kurniawan menyoroti perubahan yang sedang berlangsung dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terus berkembang dalam proses pembinaan, terutama terkait dengan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Ia menjelaskan bahwa pemindahan WBP bukan hanya berhubungan dengan aspek keamanan, melainkan juga terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Bagus Kurniawan berharap bahwa penguatan sistem database pemasyarakatan akan membangkitkan semangat pegawai khususnya para operator SDP dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sejalan dengan kepentingan organisasi.
Turut hadir juga Kabapas Gorontalo, RM Di Arnanto serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Pejabat Pengawas Divisi Pemasyarakatan serta Para Pejabat Struktural dan Operator SDP dari setiap UPT Pemasyarakatan se-wilayah Gorontalo.
Pembimbing Kemasyarakatan, Satya Haprabu, serta Kasubsi Bimbingan Klien Anak, Jamaludin S Baderung turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai peserta. Dimana fokus utama acara adalah untuk mensosialisasikan fitur-fitur baru dalam aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan, termasuk Integrasi, Remisi Online, dan fitur asesmen.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penguatan melalui pemaparan materi oleh Sub Koordinator Registrasi Narapidana, Bapak Dwi Fu’ad Jamali serta Staff Subkoordinator Regitrasi Narapidana, Bapak Dicky Novandi Pratama dari Sub Direktorat Administrasi Pembinaan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Acara penguatan sistem database pemasyarakatan ini merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan di Gorontalo tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan peraturan serta memenuhi hak-hak WBP. Diharapkan bahwa melalui pemahaman yang lebih baik tentang fitur-fitur baru dalam SDP, Petugas Pemasyarakatan dapat berperan lebih efektif dalam membina dan mengawasi para narapidana, serta memberikan kontribusi positif bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Kemenkumham Gorontalo
Heni Susila Wardoyo