Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Pemutakhiran Data dan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I TA 2023.
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Pemutakhiran Data dan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I TA 2023 dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo bertempat di Ballroom Hotel Aston Gorontalo, Selasa (08/07).
Dalam sambutannya, Heni Susila Wardoyo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kepala satuan kerja dan pengelola keuangan yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik.
Lebih lanjut, Heni Susila Wardoyo menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, seharusnya dilaksanakan dengan transparan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran negara.
"Keberhasilan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan tidak cukup hanya dilakukan oleh pimpinan saja atau hanya bawahan saja, namun harus dilakukan secara sistimatis dan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen ASN", ujar Heni Susila Wardoyo dalam sambutannya.
"Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pada setiap satuan kerja", lanjutnya.
Selanjutnya Heni Susila Wardoyo menyampaikan bahwa saat ini dilaksanakan juga Rapat Kerja Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Menurutnya ini sangat penting dilakukan, karena berdasarkan pantauan dari divisi administrasi masih terdapat UPT yang capaian kinerjanya belum maksimal.
Untuk itu lanjutnya, perlu diberikan penguatan kepada operator agar lebih memahami pengelolaan pelaporan kinerja UPTnya,
Selain itu, Heni Susila Wardoyo menekankan terkait pemenuhan data dukung LKE ZI dan RKT RB harus menjadi perhatian pimpian UPT sampai dengan seluruh jajaran dibawahnya.
"Kedepan pembayaran tunjangan kinerja akan berbeda besarannya antara UPT, karena pembayaran nanti akan didasarkan pada pemenuhan target kinerja masing-masing Satker", tutur Heni Susila Wardoyo.
"Kami tegaskan sekali lagi, bahwa untuk pemenuhan data dukung LKE ZI dan RKT RB wajib dilakukan pengawasan langsung olek Kepala UPT, agar tidak ada lagi Satker yg tidak mencapai seratus persen daduknya", tegas Heni Susila Wardoyo menutup sambutannya.
Hadir pada kegiatan ini para kepala divisi, pejabat administrator, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pengawas serta pengelola keuangan dan operator aplikasi kinerja dijajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo.