Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM hari ini menggelar Supervisi Pagu Anggaran T.A 2024 bertempat di Aula Pengayoman Kanwil Gorontalo, Rabu (13/09).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan postur yang tersedia dan standar biaya masukan (SBM) serta memastikan seluruh pengelola keuangan memiliki pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L),
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo pada saat membuka kegiatan menyampaikan apa yang dilakukan saat ini merupakan langkah nyata untuk memberikan keyakinan bahwa RKA-K/L yang telah disusun berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan sesuai dengan standar biaya masukan dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan pengganggaran, sehingga akan menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel.
“Kegiatan supervisi pagu anggaran ini merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga yang ditargetkan sampai dalam penyusunan instrumen hasil penelitian (IHP).” tutur Heni Susila Wardoyo diawal sambutannya.
"Harapannya nanti agar dalam supervisi ini tidak banyak lagi koreksi atau perbaikan oleh tim Biro Perencanaan, karena usulan seluruh satker sudah sesuai dengan postur dari pusat", lanjutnya.
"Saya minta agar dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan riil dilapangan, yang tidak penting seperti biaya perjalanan dinas agar dibatasi atau dikurangi", tegas Heni Susila Wardoyo.
Setelah pembukaan oleh Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, selanjutnya Plt. Kepala Divisi Administrasi, Candafriandi Achmad dalam paparannya menyampaikan dengan pemberlakuan CMS agar kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran secara intens melakukan monitoring dan pengawasan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, untuk menghindari terjadinya kesalahan bahkan penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut ia berharap agar penyusunan pagu anggaran TA 2024 agar memperhatikan kebutuhan riil di satker masing-masing.
“Penyusunan pagu anggaran 2024 agar dilakukan dengan efektif dan efisien serta memperhatikan kebutuhan riil di satuan kerja”, ucap Candra.
“Penyusunan pagu anggaran 2024 agar memperhatikan postur dari Kementerian Keuangan, karena hal ini akan berpengaruh pada penyusunan disbursement plan dan rencana pencairan dana serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran”, tambah Candra.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bagus Kurniawan, Kepala Divisi Keimigrasian Andy Indrady, Plt. Kepala Divisi Administrasi Candrafriandi Achmad, Kepala Unit Pelaksana Teknis, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo.
Sementara itu Tim Supervisi Pagu Anggaran dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dihadiri Wahyu Sigit Yudhoyono, David Ady Prasetya, dan Sinta Septiana Putri selaku pengampu perencanaan anggaran Kemenkumham.
